Hari Demokrasi Internasional yang diperingati setiap tanggal 15 September menjadi momentum refleksi penting bagi seluruh elemen bangsa, khususnya mahasiswa. Momentum ini bukan sekadar seremonial, melainkan ruang refleksi untuk menilai sejauh mana praktik demokrasi dijalankan. Di Indonesia, mahasiswa masih memegang peran penting sebagai pengawal demokrasi, bukan hanya sekadar pelengkap formalitas.
Demokrasi bukan hanya sistem politik, tetapi juga medan perjuangan yang menekankan partisipasi rakyat. Di Indonesia, mahasiswa sering kali disebut sebagai agent of change atau agen perubahan, karena perannya yang krusial dalam mengawal kebijakan dan menegakkan keadilan.
Ketua BEM Universitas Langlangbuana, Bagas Aulia Rachim, menegaskan bahwa peran mahasiswa dalam demokrasi sudah jelas sebagai sosial kontrol sekaligus kontrol politik. Menurutnya, mahasiswa hadir untuk mengawal kebijakan pemerintah, baik di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. “Mahasiswa itu agen perubahan. Kita dididik di kampus untuk mempertajam kapasitas berpikir, melatih critical thinking, agar bisa menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik,” ungkapnya.
Hal senada disampaikan Ketua DPM Universitas Langlangbuana, Frendi Maulana. Ia menilai bahwa label agent of change tidak bisa dipisahkan dari mahasiswa. “Kalau kita lihat sejarah, pada reformasi 1998 mahasiswa menjadi garda terdepan perubahan. Tapi, mahasiswa juga harus kembali gemar membaca dan mengkaji, karena perjuangan itu hanya bisa kita capai mahasiswa untuk kaum intelek itu dua yang pertama adalah kekuatan gagasan dan kekuatan kebijakan. Pembuatan narasi, terus yang kedua adalah cakap dalam berbicara, nah dua poin tersebut yang perhari ini harus ada pada mahasiswa,” tegasnya.

Dalam aksi demonstrasi beberapa waktu yang lalu, mahasiswa Universitas Langlangbuana menyuarakan 12 poin tuntutan, antara lain:
1. Menolak represifitas aparat terhadap masyarakat sipil
2. Mengawal tuntas penghapusan tunjangan mewah DPR
3. Tolak RUU KUHAP
4. Mendesak disahkannya RUU Perampasan Aset dan RUU PPRT
5. Meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik dan pemerataan pendidikan
6. Menegakkan supremasi hukum
7. Adili dan usut tuntas pelaku tindak pembunuhan atas tewasnya "Affan Kurniawan"
8. Cabut UU yang tidak berpihak kepada rakyat
9. Menolak keras tindakan rasisme dan penjarahan (oleh oknum yang mempengaruhi)
10.Menolak keras pembungkaman dan pembatasan terhadap media pers
11. Reformasi Polri
12. Pencabutan UU TNI

Bagas menegaskan bahwa demonstrasi adalah jalan terakhir ketika ruang kompromi sudah tidak bisa ditempuh. “Demonstrasi adalah jalan terakhir ketika ruang kompromi tidak lagi bisa ditempuh,” jelas Bagas. Ia menambahkan bahwa mahasiswa tidak bisa dianggap ditunggangi kepentingan tertentu, karena aksi yang dilakukan murni untuk rakyat.
Frendi menambahkan, tuntutan itu juga bentuk kritik terhadap komunikasi pemerintah yang sering melukai hati rakyat. “Pernyataan pejabat negara harusnya memenuhi standar yang bisa diterima masyarakat. Pentingnya para pejabat di republik ini bisa menyampaikan statementnya itu dengan baik karena itulah yang nantinya bisa memicu keributan,” tegasnya.
Meski turun ke jalan dan menyampaikan tuntutan, mahasiswa kerap merasa suaranya hanya dijadikan formalitas. Bita, mahasiswa Universitas Pasundan, menyebut bahwa aspirasi mahasiswa sering kali hanya dianggap “didengar” tanpa benar-benar diikuti.

“Kadang mahasiswa dikasih ruang ngomong, tapi ujung-ujungnya keputusan sudah ditentukan dari awal. Jadi kesannya cuma biar terlihat demokratis,” ujarnya.
Di era digital, media sosial menjadi ruang penting bagi mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi. Menurut Bagas, platform digital bisa memperkuat eskalasi isu yang diperjuangkan.
“kita tetap menyuarakan di media sosial, karena mau gak mau hari ini kita hidup di era digitalisasi ya dimana kan media sosial atau internet apa ya dan juga kemudian platform-platform itu kan sangatlah penting untuk kita menyuarakan juga di situ jadi bisa dilihat juga, kami banyak juga menyuarakan di situ,” jelasnya.
Bita menambahkan bahwa media sosial mampu mempercepat dukungan publik. “Isu bisa viral, dukungan makin besar, dan tekanan ke pemerintah jadi nyata. Tapi kita juga harus hati-hati agar tidak terjebak hoaks,” katanya.
Mahasiswa sepakat bahwa partisipasi mereka bukan formalitas. Berbagai bentuk partisipasi seperti kajian, diskusi publik, opini di media sosial, hingga aksi demonstrasi adalah bagian dari perjuangan menjaga demokrasi.
Bita juga menekankan pentingnya generasi muda untuk tidak apatis. “Jangan cuek! Politik dan demokrasi itu ngaruh ke hidup kita sehari-hari. Kalau kita diem aja, keputusan diambil tanpa mikirin kita,” pesannya.
Sementara Bagas memberikan sindiran keras kepada pemerintah. “ Ya cepat-cepat tobatlah. Pada intinya kan kalian itu adalah orang yang diberi kepercayaan oleh masyarakat. Yang dimana kan kepercayaan itu adalah simbol tertinggi dari perasaan masyarakat gitu dan pemerintahnya juga harus bisa membuktikan bahwasanya, oke saya kerja untuk masyarakat ya, bukan kerja untuk dirinya sendiri.” ujarnya.
Hari Demokrasi Internasional mengingatkan bahwa demokrasi bukan hanya milik elite politik. Mahasiswa, dengan peran kritis dan konsistensinya, hadir untuk memastikan suara rakyat tidak menjadi formalitas belaka.

Meski kerap diremehkan, suara mahasiswa tetap menjadi denyut nadi penting dalam mengawal arah bangsa. Dari jalanan hingga ruang digital, mereka menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh berhenti pada formalitas.


Sumber :
https://indonesia.un.org/id/245125-hari-demokrasi-internasional-15-september?.com
https://www.kompasiana.com/amp/dhiya1616/6482c6ba4d498a413747a0e2/peran-mah asiswa-sebagai-agent-of-change
https://deepublishstore.com/blog/contoh-nyata-mahasiswa-sebagai-agen-perubahan/?sr sltid=AfmBOoqRep_62Li4D6zoh2_w93EQsTIID3tZok-qK5V0GGdGozIGpHPF


Penulis : Tuti
Desain : Fathir
Reporter : Ashifa & Okeu
==========
Narahubung, 
Humas LPM Momentum : +62 813-2531-8268 (Safira)
Website : persmomentum.com
YouTube : LPM Momentum 
Instagram : @lpm.momentum.unla